Propertidesain.com (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meraih penghargaan pada ajang Anugerah Forwapera 2026 yang diselenggarakan Kamis (5/2) di The Hub Sinarmas Land, Kuningan, Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat Periode 2010 – 2011, Suharso Monoarfa, kepada Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis dan kinerja BP Tapera dalam mendukung percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sambutannya, Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusinya dalam mendukung sektor perumahan. Ia berharap para pelaku sektor perumahan terus memberikan kinerja terbaik agar penyaluran perumahan dapat berjalan secara optimal. “Mari kita bersama-sama membantu pemerintah, karena persoalan perumahan bukan hanya persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Suharso Monoarfa memberikan apresiasi.
BP Tapera menerima penghargaan kategori “Garda Terdepan Realisasi Rumah Subsidi” setelah dewan juri (terdiri dari wartawan senior media arus utama di bidang properti) menilai sejumlah indikator kinerja utama. Salah satu pertimbangan utama adalah pencapaian rekor penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.868 unit rumah pada tahun 2025, dengan total akumulasi dana subsidi perumahan yang dikelola sejak 2010 hingga awal 2026 mencapai Rp185,87 triliun.
Selain capaian tersebut, BP Tapera dinilai sebagai pilar utama dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Sebagai instrumen strategis pemerintah, BP Tapera tidak hanya berperan dalam penyediaan pembiayaan, tetapi juga memperkuat ekosistem perumahan melalui kolaborasi dengan para asosiasi pengembang.
Menanggapi apresiasi yang diberikan kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah untuk pencapaian ini, kami sangat berterima kasih atas apresiasinya dan tentu saja penghargaan dipersembahkan untuk semua pelaku ekosistem perumahan, bank penyalur, pengembang dan asosiasi perumahan serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memang berjuang bersama untuk menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya bangga.
Komitmen BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan bagi pekerja sektor non-formal juga menjadi perhatian dewan juri. Mulai tahun 2026, alokasi pembiayaan FLPP bagi pekerja sektor informal ditingkatkan menjadi 15 persen per bank, naik dari sebelumnya 10 persen, guna memastikan pemerataan akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dari sisi kualitas hunian, BP Tapera secara konsisten melakukan bimbingan teknis dan pemantauan rumah subsidi untuk memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga memenuhi standar keterhunian serta kualitas bangunan yang layak bagi masyarakat.
Peluang dan Tantangan Properti 2026b
Selain menerima penghargaan, BP Tapera juga berpartisipasi sebagai narasumber dalam diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026”. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan data perumahan antara seluruh pemangku kepentingan agar pemerintah dapat memantau kondisi hunian layak secara akurat. “Data perumahan harus terintegrasi dan selaras dengan data pemerintah,” ujarnya.
Fahri juga menegaskan bahwa kebijakan aspek ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) pada perumahan harus dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Hunian harus memenuhi empat aspek utama yang telah dicanangkan Presiden,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sid Herdi Kusuma menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur untuk mendukung target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2026. “Kami berharap sinergi yang lebih baik agar program perumahan subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Sid.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kreshnariza Harahap menyoroti pengembangan rumah susun bersubsidi sebagai salah satu solusi dalam menghadapi peningkatan urbanisasi, khususnya di kawasan perkotaan. Sementara itu Direktur Utama Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma juga menekankan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan program perumahan yang disediakan pemerintah. “Program ini perlu terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui dan merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya. Turut hadir dalam diskusi tersebut, ,Wakil Ketua Himperra Bidang Properti Syariah, Hadiana; serta Wakil Ketua Umum REI, Hari Ganie
