Propertidesain.com (Kediri)— Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melanjutkan rangkaian roadshow sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (23/10), dan dihadiri oleh 458 peserta dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, pengembang, kontraktor, dan masyarakat.
Baca juga : BP Tapera Laporkan Problematika SLIK Dalam Program Pembiayaan Perumahan kepada Menteri Keuangan
Dalam Perayaannya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah. Ia mengajak masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya yang berada di lapisan menengah ke bawah, untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah bersubsidi dari pemerintah.
“Untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang terletak di lapisan menengah ke bawah, ayo manfaatkan program KPR FLPP ini. Rumah adalah kebutuhan primer yang harus kita prioritaskan,” ujar Bupati Hanindhito.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan dua narasumber utama, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Dalam paparannya, Didyk Choiroel menjelaskan mengenai Kredit Program Perumahan atau KURPerumahan, yaitu skema kredit bersubsidi yang ditujukan bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan, termasuk UMKM. Program ini menawarkan bunga tetap hingga 5 tahun dengan subsidi bunga 5% serta plafon kredit hingga Rp5 miliar, yang dapat diisi secara revolving hingga Rp20 miliar. KUR Perumahan ini mencakup modal kerja kredit dan kredit investasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rantai pasok sektor perumahan.
Sementara itu, Heru Pudyo Nugroho dari BP Tapera memaparkan Program Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan suku bunga tetap 5% sepanjang tenor. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat tempat tinggal rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah layak dengan cicilan ringan dan jangka waktu panjang. Heru menegaskan, FLPP merupakan instrumen penting dalam mendukung akses kepemilikan rumah yang berkeadilan serta mempercepat target mewujudkan rumah layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha perumahan, dan masyarakat semakin kuat dalam mendorong penyediaan kebutuhan rumah layak huni. Sosialisasi di Kabupaten Kediri menjadi bagian penting dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah serta mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan nasional Presiden Prabowo-Gibran.
