Propertidesain.com (Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka pelaksanaan program penanganan sarana dan prasarana permukiman kumuh. Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Heru Pudyo Nugroho.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat penanganan kawasan kumuh secara terpadu. Berdasarkan data, luas kawasan kumuh di Desa Parit Baru mencapai 19,92 hektare dengan skor kumuh 38 (kategori kumuh sedang), serta dihuni oleh 3.492 jiwa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung sejumlah pekerjaan infrastruktur yang tengah dilaksanakan, meliputi pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2.565,70 meter, pembangunan drainase sepanjang 2.001,47 meter, penyediaan 90 unit sarana pengelolaan persampahan, serta pembangunan 4 unit sarana proteksi kebakaran. Pekerjaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa BP Tapera siap mendukung upaya peningkatan kualitas permukiman melalui program pembiayaan rumah subsidi, khususnya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, penanganan kawasan kumuh perlu diiringi dengan akses pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“BP Tapera melalui program rumah subsidi FLPP berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah layak huni bagi MBR. Sinergi antara peningkatan kualitas kawasan dan dukungan pembiayaan perumahan menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menikmati lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memiliki kepastian hunian,” ujar Heru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi; Bupati Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo; Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didik Chaoerul; serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur beserta jajaran.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.