Propertidesain.com (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri Rapat Koordinasi Program Perumahan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran. Hadir pula jajaran pejabat eselon I Kementerian PKP, antara lain Sekretaris Jenderal Didyk Choiriel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.
Selain itu, rapat juga diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Sejumlah kepala daerah juga hadir, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Agenda pertemuan membahas sejumlah program strategis, antara lain pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan dan perumahan kumuh, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP, sosialisasi KUR Perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta sinergi program PNM dan SMF dalam upaya melawan praktik rentenir.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung realisasi program tiga juta rumah yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Mendagri.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan.
BACA JUGA : Sebanyak 596 Unit FLPP disalurkan di Kalimantan Utara pada Tahun 2025
Dalam forum tersebut, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi FLPP. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi yang semakin solid antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh ekosistem pembiayaan perumahan, diharapkan percepatan pembangunan perumahan nasional dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.